Polemik Karang Taruna Sumut, Ketua Tak Loyal Pada Gubernur Wajar Bila Diganti

615
Ketua MKGR Kota Medan M.Ihsan Kurnia SE.

tobasatu.com, Medan | Dinilai tak loyal pada Gubernur selaku pembina organisasi kemasyarakatan di Sumut ditambah perilaku pengurus yang tak pernah melaporkan kegiatannya sebagai sebagai pimpinan Karang Taruna Sumut, Dedi Dermawan diminta legowo bila dirinya diganti gubernur.

Pernyataan keras ini disampaikan Ketua MKGR Kota Medan M.Ihsan Kurnia SE kepada wartawan, Selasa (6/12/2022) menyikapi polemik di internal Karang Taruna Sumut. 

“Dedi itu selalu ketua Karang Taruna Sumut harus tahu diri. Organisasi yang dia pimpin itu adalah plat merah. Tentu semua atas restu dan izin gubernur. Selama dia menjabat ketua apa pernah dia melaporkan kegiatannya kepada Gubernur selaku Pembina. Belum pernah kita dengar dia menggelar rapat koordinasi dengan gubernur atau OPD yang membina untuk program-program kerjanya,” kata Ihsan.

Dia juga menyayangkan bila selama ini Dedi Dermawan kerap kali menggembosi dan membawa-bawa organisasi Karang Taruna Sumut ke ranah partai politik. Seolah-olah Karang Taruna Sumut jadi ‘underbow’ salah satu partai politik karena bias sepak terjang ketuanya. 

“Karang Taruna itu kan pakai dana APBD lewat hibah. Wajar Gubernur bertindak karena punya tanggung moral dalam pembinaannya. Jangan dia (Dedi-red) suka – suka membawa Karang Taruna ini ikut-ikutan ke ranah politik. Ketua Karang Taruna Sumut itu harus loyal dan tegak lurus pada Gubernur,” tegas Ihsan. 

Ihsan juga mengomentari sikap Karang Taruna Pusat  yang mengeluarkan pernyataan terkait dukungan mereka terhadap kepemimpinan Dedi Dermawan dan menyudutkan tindakan gubernur sebagai langkah yang keliru. 

Menurutnya, pengurus pusat harus tahu bahwa gubernur itu pembina Karang Taruna Sumut sehingga punya alasan kuat mengapa langkah untuk memberhentikan Dedi Dermawan dilakukan. 

Ihsan menganggap pengurus pusat tidak mendapat informasi yang cukup tentang situasi dan sepak terjang serta hubungan kerja yang dibangun Dedi Dermawan selaku Ketua Karang Taruna Sumut dengan pemerintah Sumut.  

BACA JUGA  Peduli Pandemi Covid-19, Ketua Karang Taruna Sumut Berbagi dengan Wartawan

“Yang perlu dipahami bahwa posisi gubernur dalam organisasi kemasyarakatan di daerah memiliki kepentingan dan tanggung jawab dari sudut kebijakan anggaran pemerintah Sumut kepada Karang Taruna sebagai organisasi binaan. Ini semua terjadi akibat bias dari sepak terjang yang dilakukan saudara Dedi selaku  ketua ditambah adanya pembiaran dari Dinas OPD pembinanya yang selama ini terkesan mendiamkan,” jawab Ihsan.

Dirinya dan segenap unsur pengurus Ormas MKGR Kota Medan mendukung  langkah-langkah gubernur dengan mengeluarkan surat penetapan pergantian ketua dan sekretaris berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut nomor: 188.44/969/KPTS/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur nomor 188.44/134/KPTS/2019 tentang perubahan pengurus Karang Taruna Sumut 2018-2023.

“Kita dukung langkah gubernur untuk mengganti saudara Dedi sebagai Ketua Karang Taruna Sumut kepada sosok yang dianggap lebih netral dan tak punya kepentingan apa-apa. Kita berharap duet Samsir Pohan dan Nurul Yakin mampu mensukseskan agenda musyawarah untuk menggelar Temu Karya pemilihan ketua berikutnya,” ucap Ihsan.(ts-02)