Bayi Baru Lahir Terkendala NIK, BPJS Kesehatan Imbau Urus Administrasi Kependudukan

155
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, dr Yasmine Ramadhana Harahap, saat memberikan keterangan kepada wartawan.

tobasatu.com, Medan |  Selama libur lebaran banyak kasus anak balita yang dirawat di rumah sakit tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

Akibatnya, bayi tersebut kesulitan untuk didaftarkan ke dalam program Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) yang merupakan bagian dari program Universal Health Coverage (UHC). 

Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, dr Yasmine Ramadhana Harahap, Rabu (17/4/2024). Ia pun mengimbau masyarakat Medan, terutama para orangtua, untuk segera mengurus administrasi kependudukan bayi yang baru lahir.

“Bayi yang berusia di bawah tiga bulan masih dapat menggunakan Kartu Keluarga orangtuanya. Namun, bayi yang berusia di atas tiga bulan harus memiliki NIK agar dapat dimasukkan ke dalam program JKMB,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yasmine menyebutkan, saat libur Lebaran kemarin ada anak sudah berusia di atas tiga bulan bahkan tiga tahun harus mendapatkan perawatan di rumah sakit namun ternyata belum memiliki NIK. 

“Kita banyak menemukan kendala teknis seperti ini, untuk itu kita minta para orangtua segera urus administrasi kependudukan anaknya, agar tidak menjadi kendala selama di rumah sakit,” ajaknya. 

Yasmine menjelaskan bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Medan dan BPJS Kesehatan saat ini telah dimasukkan klausul yang menetapkan bahwa yang dapat didaftarkan ke JKMB harus berdomisili di Medan minimal selama 3 bulan. 

“Sehingga yang berdomisili di Medan di bawah waktu tersebut tidak dapat didaftarkan dalam JKMB,” tandasnya. 

Sementara itu, Kabag Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Medan Supriyanto Syahputra menyampaikan, PKS antara Pemko Medan dan BPJS Kesehatan Medan itu berlaku mulai 1 Januari 2024. Di mana hanya yang telah berdomisili tiga bulan di Medan yang dapat mendapatkan pelayanan UHC ini. “Hal ini karena pada 2023 seperti ada mobilisasi perpindahan penduduk. Jadi saat ini yang bisa akses UHC harus sudah tiga bulan,” tuturnya. 

Supriyanto menyebutkan, kasus penambahan UHC di Kota Medan bahkan mencapai 3.000-4.000 per bulan untuk satu Kartu Keluarga. 

“Alhamdulillah kami dari tim pemko dan BPJS Kesehatan Medan berkolaborasi, sehingga prosesnya bisa langsung selesai. Jadi anak yang tidak punya NIK bisa segara diterbitkan oleh Disdukcapil,” katanya.

Meski begitu, Supriyanto mengaku, saat ini masih ada beberapa rumah sakit yang tidak menerima layanan lewat KTP. Ketika ditinjau, Supriyanto menambahkan, rumah sakit mengaku jika pegawai mereka masih baru sehingga belum begitu paham regulasi ini.

“Jadi kami tegaskan BPJS saat ini tidak ada mengeluarkan kartu lagi. Untuk anak yang baru lahir cukup KK saja. Kalau ada RS yang mengharuskan kartu, laporkan segera ke kami, nanti akan kami surati. Mohon sama-sama kita mengawasi,” tandasnya. (ts-02)