BACA JUGA:
tobasatu.com, Medan |USAID IUWASH Tangguh mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran yang responsive gender, terkait penyediaan air minum dan sanitasi aman serta pengelolaan sumber daya air.
Nurhasdiana selaku National Coordinator Gender Equality and Social Inclusion (GESI) USAID IUWAS Tangguh menyatakan, saat ini masih terjadi gap di tengah masyarakat terkait anggaran air minum dan sanitasi aman karena keterbatasan pemerintah baik dalam sumber daya maupun keuangannya.
“Karena anggaran pemerintah terbatas makanya tidak bisa menjangkau semuanya dalam satu waktu, makanya perlu dibuat periodesasinya. Tahun lalu siapa yang menjadi target dan tahun depan siapa kemudian yang menjadi target,” tutur Nurhasdiana yang akrab disapa Nana, ketika berbincang dengan tobasatu.com disela-sela kegiatan Workshop APBD Tracking tahun 2024 dan pelatihan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bidang Urusan Air Minum Aman, Sanitasi Aman, Pengelolaan Sumber Daya Air, dan GESI untuk Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Pendampingan USAID IUWASH Tangguh Sumatera Utara yang digelar selama dua hari Selasa-Rabu (21-22/5/2024) di Hotel Cambridge Medan.
Menurut Hasdiana, pemerintah memiliki keterbatasan dalam setiap tahun anggaran karena itulah tidak semua bisa dijangkau dalam satu waktu. Karena itu perlu disusun periodesasi dan sasaran targetnya agar Pembangunan ataupun intervensi sanitasi air minum aman dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya Perempuan.
Ketika ditanya apakah anggaran pemerintah sejauh ini sudah responsive gender, Hasdiana Kembali menjelaskan sebenarnya kalau berbicara anggaran yang responsive gender, bukan berarti anggaran itu harus dibagi dua. Dia mencontohkan, misal ada anggaran Rp150 miliar lantas harus dibagi Rp75 miliar untuk laki-laki dan Rp75 miliar untuk Perempuan. “Bukan seperti itu maksudnya,” tutur Nurhasdiana.
Namun anggaran yang responsive gender itu maksudnya adalah pemerintah harus mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data yang ada tentang kelompok mana yang menjadi prioritas dan apakah hal ini sudah menjawab isu-isu kesenjangan gender. Dan ini harus memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Tentunya karena anggaran ini terbatas maka tidak serta merta satu tahun anggaran berjalan bisa atau lima tahun sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) bisa mengakomodir masyarakat,” ujarnya seraya menyatakan diperlukan data terpilah untuk dianalisa, untuk kita memastikan target-target setiap tahun itu terkait dengan masyarakat agar benar-benar bisa dicapai.
Ditambahkannya, nantinya akan dilakukan evaluasi jika tidak tercapai akan dievaluasi kenapa ini bisa tidak tercapai. Dan kalau sudah tercapai sudah sejauh mana pelayanan air minum yang disediakan itu memberikan perubahan di masyarakat misalnya kesehatannya, kesejahteraannya atau dari segi isu gender dan ada hal yang kemudian ada beban di kelompok Perempuan, misalnya dia tidak perlu jauh lagi mengambil air atau waktu kerjanya akan berkurang. Ataupun kalua mereka mungkin sebelumnya membeli air ada budget rumah tangga yang berkurang.
“Kalau dia membayar tarif PDAM kan itu jauh lebih murah dibanding dia membeli air minum kemasan,” ujar Hasdiana.
Terkait penyediaan sanitasi air minum aman, sanitasi aman dan pengelolaan sumber daya air, USAID IUWASH Tangguh sejak beberapa tahun terakhir terus melakukan pendampingan bersama pemerintah daerah di 5 kabupaten/kota yakni, Medan, Binjai, Deliserdang, Siantar dan Simalungun.
USAID IUWASH Tangguh juga bersama Pemerintah Daerah secara efektif melakukan identifikasi anggaran yang terdapat pada APBD 2024 kabupaten/kota khususnya sektor air minum, sanitasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) berdasar nomenklatur yang ada. (ts-02)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.
