tobasatu.com, Medan | Anggota DPRD Kota Medan, Binsar Simarmata menyambut baik adanya usulan dihapuskannya sistem Zonasi dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), yang mana selama ini banyak mendapat keluhan dari para calon siswa, khususnya orangtua.
“Kita sangat apresiasi langkah dan wacana dari pemerintah untuk menghapus sistem zonasi. Karena selama ini sistem zonasi ini selalu menimbulkan persoalan,” kata Binsar kepada wartawan, Senin (25/11/2024).
BACA JUGA:
Dikatakan politisi Perindo itu bahwa selama ini kebijakan zonasi itu memiliki kelebihan dan kekurangan.
Karena sistem zonasi selama ini menyebabkan adanya calon peserta yang kesulitan untuk masuk ke sekolah.
“Sistem zonasi selama ini memiliki plus minus. Kalau plusnya, peserta didik itu memang terakomodir, minusnya itu kalau misalnya siswa itu masuk ke sekolah yang bagus tapi tidak memiliki prestasi tidak bisa masuk ke sekolah yang mau dituju itu.Belum lagi persoalan alamat atau jaraknya.Jadi apa yang disampaikan pemerintah kita dukung secara penuh,” kata Binsar.
Hal yang sama juga disampaikan anggota DPRD Kota Medan Lailatul Badri yang sangat mendukung sistem zonasi tersebut dihapus.
“Usulan pemerintah untuk menghapus sistem zonasi ini kita apresiasi. Karena sistem zonasi selama ini telah menimbulkan sebuah kegaduhan,” katanya.
Menurut Lailatul Badri sistem zonasi itu sebenarnya baik untuk pemerataan. Tapi ternyata memang perlu dievaluasi. Karena ternyata dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berniat tidak baik.
“Misal ada KK yang bertambah, yang sebelumnya tidak ada lalu tercantum di KK. Belum lagi adanya siswa dari jarak sekolah dekat, tapi tidak bisa diterima masuk. Ini sudah beberapa kali saya terima,” kata politisi PKB itu.
Ia juga mengatakan adanya memanfaatkan dengan kemunculan “jualan bangku” yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta Mendikdasmen Prof. Abdul Mu’ti menghapus sistem zonasi dalam PPDB.
Gibran merujuk pada pengalamannya saat menjabat Wali Kota Solo, di mana dia kerap menerima keluhan yang sama terkait sistem zonasi.
“Tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan ini apa, perpindahan domisili menjelang PPDB. Ini perlu dikaji lagi,” kata Gibran. (ts-02)
