BACA JUGA:
- Sinergi Kodam I/BB dan Polda Sumut, Gerebek Gudang Diduga Oplos Gas Subsidi, Selidiki Dugaan Keterlibatan Oknum TNI
- 7 Warga Diamankan dalam Patroli Gabungan di Belawan, Polisi-TNI Sisir Lokasi Rawan
- Arena Judi Sabung Ayam di Deliserdang Digerebek Petugas Gabungan, Pemain Tak Ditemukan, Pondok dan Fasilitas Lainnya Dimusnahkan
tobasatu.com, Perbaungan | Ribuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Utara terancam tutup, menyusul aksi sweeping dan intimidasi hingga pemanggilan sewenang-wenang terhadap pelaku UMKM oleh oknum di Polda Sumatera Utara, sejak beberapa bulan terakhir ini.
Muhammad Fachriz Tanjung, Sekretaris Forum Daerah Usaha Kecil dan Menengah Sumatera Utara, mengungkapkan hal itu dalam acara pertemuan ratusan UMKM dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, di Kota Galuh, Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu (16/9/2017).
“Kondisi ekonomi sekarang ini sudah begitu menyulitkan para pelaku UMKM, bahkan sudah banyak yang bangkrut. Kini kondisinya bertambah rumit lagi dengan tindakan sewenang-wenang oknum aparat yang melakukan sweeping dan pemanggilan terhadap pelaku usaha ke Polda Sumut, hanya terkait masalah izin pemanfaatan air bawah tanah, Amdal dan tetek-bengek lainnya, yang seharusnya menjadi wewenang instansi terkait,” kata Fachriz Tanjung, melanjutkan.
Sementara Direktur LBH Medan, Surya Adinata, dalam pertemuan itu mengungkapkan agar para pelaku usaha memiliki keberanian untuk menolak segala bentuk intimidasi dan pemanggilan sewenang-wenang yang dilakukan aparat. Bila pelaku UMKM menuruti saja apa kemauan aparat, maka UMKM seterusnya akan menjadi ATM dan bulan-bulanan oknum aparat.
“Bila perlu kita semua para pelaku UMKM ramai-ramai datang menghadap Pak Kapolda, bahkan bila perlu menghadap Bapak Kapolri untuk mengungkapkan prilaku dan tindakan sewenang-wenang oknum aparatnya ini. Dan saya siap mendampingi bapak-ibu,” kata Surya, yang disambut dengan teriakan semangat para pelaku UMKM.
Surya mengatakan, bila nantinya oknum aparat Poldasu melakukan penyegelan terhadap usaha ternak ayam, budidaya ikan dan industri kecil pelaku UMKM, dan hal itu sudah pasti akan membuat ribuan ternak dan ikan mati, dan para karyawan kehilangan pekerjaan. “Kita ramai-ramai ke Polda, bila perlu bapak-ibu membawa semua ayam yang mati itu sekalian kita bawa kandang ayamnya ke Polda,” tambah Surya Adinata.
Surya menghimbau Kapolda Sumatera Utara untuk menertibkan dan menindak anggotanya yang bertindak sewenang-wenang dan memeras pelaku UMKM. “Bila Polda mendukung program Presiden Jokowi untuk meningkatkan pelayanan dan menghapus pungli serta melakukan revolusi mental aparat, mestinya prilaku yang seperti ini tidak akan terjadi di negeri ini,” lanjut Surya. (ts-09)
