BACA JUGA:
tobasatu.com, Medan | Aksi premanisme yang belakangan ini semakin marak dan berani di Sumatera Utara, sudah sangat mengganggu iklim usaha serta merugikan dunia usaha di daerah, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Banyak UMKM yang terganggu dan merugi, karena preman yang terorganisir ini kerap kali meminta ‘upeti’ dengan paksa kepada pengusaha. Untuk itu aparat harus bertindak tegas untuk memberantasnya,” kata Ketua Forum Daerah Usaha Kecil dan Menengah (Forda UKM) Sumatera Utara, Lie Ho Pheng, didampingi sekretarisnya M.Fachriz Tanjung, dalam sebuah diskusi kecil bertajuk, “Negara Jangan Kalah dari Preman,” yang mengambil tempat di salah satu café di bilangan Jl.Gatot Subroto Medan, Jumat (12/2/2016).
Aksi premanisme ini selain mengganggu proses produksi UMKM, juga mengganggu proses distribusi produknya.
“Mereka mendatangi tempat-tempat usaha dan minta uang keamanan. Mereka juga meminta upeti untuk keamanan proses distribusi di jalan, termasuk saat bongkar muat. Anda bisa lihat, pick up mau pun truk niaga harus memasang logo tertentu agar aman di jalan dalam mendistribusikan produknya,” lanjut Ho Pheng dalam diskusi tersebut.
Pengusaha meubel ini berpendapat, dari apa yang terjadi sekarang, di mana para preman bebas melakukan aksinya tanpa tindakan tegas dari aparat, terkesan bahwa Negara tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika mereka bergerombol melintasi jalan, mereka bertindak semaunya memborong ruas jalan dan menerobos lampu merah.“Sepertinya tidak ada hukum bagi mereka, kota ini tampak seperti jadi kota preman.”
“Seolah-olah Negara terkesan kalah dari preman. Menurut saya, tidak mungkin aparat tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Bahkan beberapa pengusaha yang jadi korban pemerasan di jalan, juga pernah melapor ke Poldasu. Kalau pak Jenderal Pol Sutanto, ketika menjabat Kapolri ketika itu, bisa memberantas preman hanya hitungan beberapa minggu saja, mengapa pejabat sekarang tidak mampu?,” tanya Ho Pheng.
Dia berharap pemerintah menyediakan porsi perhatian yang lebih besar kepada pengembangan potensi Organisasi Kepemudaan (OKP) melalui pelatihan-pelatihan life skill dan kewirausahaan sebagai salah satu upaya menekan aksi pemerasan oleh preman.
M.Fachriz Tanjung menambahkan, iklim usaha yang kondusif sangat dibutuhkan dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini. Karenanya, harap pengusaha kopi ini, dengan munculnya semangat bekerja, kewirausahaan dan pelatihan keterampilan hidup di kalangan OKP, dapat mengurangi tingkat gangguan terhadap dunia usaha, khususnya UMKM di daerah ini. (ts-09)
