tobasatu, Medan | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menggelar rapat koordinasi guna membahas penanganan imigran gelap di Sumut, Rabu (27/5).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Desk P2MP2S (Penanganan Penyeludup Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka) Kemenkopolhukam Brigjen Pol Chairil Anwar SH MH, di ruang rapat Badan Kesbangpol Linmas Sumut, Jalan Gatot Subroto, Medan.
Dalam rapat tersebut, dibahas penanganan imigran gelap di Sumut, mengingat hingga kini pemerintah belum memiliki rencana untuk menampung para imigran illegal yang masuk ke Indonesia, khususnya Sumatera Utara, untuk ditempat di suatu pulau.
Pemerintah, pada prinsipnya masih terus memantapkan koordinasi dan pengawasan yang lebih ketat.
Rakor dihadiri Tim Desk, antara lain Direktur Penyidikan Ditjen Imigrasi, unsur Kemenlu, Kemendagri, Pimpinan UNHCR perwakilan Indonesia Thomas Vargas, Pimpinan IOM perwakilan Indonesia Mark Getchell, Kabinda Sumut Brigjen TNI Tumino Hadi, Asistel Kejatisu, Kaban Kesbangpol Sumut Drs Eddy Syofian Purba MAP, Dir Intelkam Poldasu, Asistel Kasdam I/BB, Kadiv Imigrasi Sumut M Diah, Kanwil Kemenag Sumut, Dinas Kesehatan Sumut, Dinas Sosial Sumut, Ketua FKUB Sumut Dr H Maratua Simanjuntak, Ketua Walubi Sumut dr Indra Wahidin dan undangan lainnya.
Disebutkan Chairil Anwar, saat ini pemerintah tengah menggodok Peraturan Presiden tentang penanganan imigral illegal, dengan melibatkan kementrian terkait dan Pemda. Dia juga berharap agar daerah mencermati kemungkinan adanya sindikat penjualan manusia, dan diharapkan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas.
Rapat juga merekomendasikan agar pihak UNHCR, IOM dan Imigrasi berkoordinasi untuk membuat tanda pengenal bagi para imigran, sehingga mudah dalam pengawasan ketika mereka melakukan interaksi di luar penampungan.
Sementara itu Pimpinan UNHCR Thomas Vargas menyampaikan terima kasih kepada Pemprovsu dan masyarakat Sumut yang telah memberikan fasilitasi dan perhatian terhadap penanganan pengungsi.
Dia menjelaskan, bahwa data dari UNHCR hingga saat ini yang terdaftar sebagai pengungsi dan pencari suaka di Sumut 1926 orang dari 2053 orang yang terdata di IOM dan Imigrasi.
Terkait tentang penempatan pengungsi dan pencari suaka sangat ditentukan oleh keinginan negara pihak ketiga apakah mereka menerima atau menolak. Sedangkan penampungan/resheltelment harus diwaspadai jangan sampai Indonesia dianggap tempat penampungan tujuan. (ts-02)
